POSISI BUNGA BANK DAN BAGI HASIL

MEMPOSISIKAN BUNGA BANK DAN BAGI HASIL

Oleh Iskandar,M.Hum

Dalam literatur perbankan Islam di Indonesia, istilah lain yang diperlukan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademis, istilah Islam dengan syariah memang mempunyai pengertian lain. Namun secara teknis di Indonesia menyebutkan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya di dasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Qur’an dan Al Hadis, sedangkan pengertian muamalat sendiri ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (bai’), bunga (riba), piutang (qard), gadai (rahan), memindahkan utang (hawalah), bagi untung dalam perdagangan (qirad), jaminan (dhamanah), persekutuan (syirkah), persewaan dan perburuhan (ijarah).

Dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman pada praktik-praktik usaha yang dilakukan di jaman Rasulullah s.a.w, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah, atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al Qur’an dan Al Hadis.

Bentuk-bentuk perdagangan sejak pra-Islam yang sampai sekarang dikembangkan dalam dunia bisnis modern antara lain : al musyarakah (joint venture), al Bai’at-Takjiri (venture capital), al Ijarah (leasing), at takaful (insurance), al Bil’u Bithaman Ajil (instalment-sale), kredit pemilikan barang (al Murabahah), pinjaman dengan tambahan bunga (riba).

Pada masa Rasulullah saw. yang membawa risalah Islam sebagai petujuk bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan mana yang boleh dilakukan dan dikembangkan serta yang dilarang karena tidak sejalan dengan ajaran Islam. Salah satu bentuk yang dilarang ialah perdagangan yang mengandung unsur riba. Ayat tentang larangan riba ini diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada usia 60 tahun. Sehingga beliau belum sampai memberikan penjelasan secara rinci tentang riba. Oleh karena itu maka peranan ijtihad dari para ulama atau cendekiawan muslim yang bisa diharapkan sebagai penggali konsep-konsep dasar tentang bentuk-bentuk perdagangan yang mengandung unsur riba. Dengan demikian akan diperoleh konsep perdagangan tanpa riba yang salah satu bentuk kelembagaan berupa bank Islam, bank syariah atau bank tanpa bunga

Pengertian bank tanpa bunga di sini hendaknya tidak diartikan bahwa bank yang pada operasinya mengganti imbalan bunga dengan bagi hasil. Lebih lanjut hendaknya pengertian bagi hasil tidak disama-artikan dengan pembagian laba pada perseroan. Pengertian bagi hasil di sini tidak ada keterkaitan dengan tanda bukti pemilikan saham atau sejenisnya. Oleh karena itu, bank tanpa bunga mensyaratkan adanya kebersamaan, keterbukaan, kejujuran antara bank dengan nasabahnya sehingga kedua belah pihak dapat merasakan adanya keadilan.[1]

Bank Islam sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prisip syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri tersebut adalah :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak rigid dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa utang setelah masa kontrak berahkir dilakukan kontrak baru untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan Al Qur’an surat Al Baqarah, ayat : 280.

2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem persentase memungkinkan beban bunga semakin menjadi berlipat ganda. Lebih-lebih apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman itu karena suatu hal, maka pada akhirnya bisa terjadi jumlah bunga menjadi jauh lebih tinggi dibanding dengan jumlah pokok pinjaman. Penerapan sistem ini sama dengan bunga-berbunga yang mana hal ini sangat menjerat terutama peminjam yang pada umumnya berposisi lemah kemampuan ekonominya.

3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (fixed return) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui untung-ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanya Allah swt. Artinya bank maupun orang yang bersangkutan sendiri belum tahu pasti, karena sifatnya masih berusaha. Bank Islam menerapkan sistem yang didasarkan atas penyertaan modal untuk jenis kontrak al-mudharabah dan al-musyarakah dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) uang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penerapan keuntungan di muka hanya diterapkan pada jenis kontrak jual-beli melalui kredit pemilikan barang/aktiva (al-murabahah dan al-bai’u bithaman ajil) sewa guna usaha (ijarah), karena kemungkinan rugi dan jenis-jenis tersebut relatif kecil.

4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al wadiah) sedangkan bagi bank merupakan titipan yang diamati sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank tersebut untung, maka penyimpan akan memperoleh bagian keuntungan yang bisa jadi lebih besar dari tingkat bunga deposito atau tabungan yang berlaku pada bank konvensional. Bentuk lainnya yang berupa giro dianggap sebagai titipan murni karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, dapat diberikan bonus ijin penggunaan simpanan itu dalam operasi bank dan dapat juga dikenakan biaya penitipan.

5. Bank Islam tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama, di mana dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak memberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang. Dengan demikian tidak diperlukan jaminan kebendaan, karena selama kredit belum lunas barang tersebut masih menjadi milik bank. Kalaupun ada, hanyalah jaminan tambahan dan hanya diterapkan pada transaksi bisnis lintas negara.

6. Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya digunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial.

7. Ciri lain bank Islam adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain manajer dan pimpinan bank Islam yang diangkat harus menguasai dasar-dasar muamalat Islam. Ciri ini yang diharapkan dapat menjamin bahwa operasional bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam.

8. Produk-produk Bank Islam selalu menggunakan sebutan-sebutan dengan istilah Arab, misalnya al-mudharabah, al-murabahah, al-bai’- bithaman ajil, al-ijarah, bai’u takjiri, al-qardul-hasan dan sebagainya di mana istilah-istilah tersebut telah dicantumkan dalam kitab-kitab Fiqih Islam.

9. Adanya produk khusus yang tidak terdapat dalam bank konvensional, yakni kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial. Produk ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang miskin/sangat membutuhkan dan untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang urgent. Sumber dana untuk fasilitas sosial ini berasal dari zakat, infaq, shadaqah dan pendapatan non halal.

10. Fungsi kelembagaan Bank Islam selain menjebatani antara pihak pemilik modal/memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu tanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

Ciri-ciri Bank Islam tersebut di atas bersifat universal dan kumulatif. Artinya, Bank Islam yang beroperasi di mana saja harus memiliki kesemua ciri tersebut, apabila tidak maka hilanglah identitasnya sebagai Bank Islam.

Menurut Marulak Pardede, bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, harus dapat menjaga kesehatannya, karena kesehatan bank merupakan kepentingan dari semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank maupun Bank Sentral selaku pembina dan pengawas bank. Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan bank merupakan salah satu upaya yang besar peranannya dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat dan pada gilirannya akan menciptakan terpeliharanya kepentingan masyarakat sebagai penyimpan dana.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menunjuk Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Dalam Undang-undang yang sama, pasal 24-35, Bank Indonesia ditunjuk pula untuk melakukan tugas mengatur dan mengawasi terhadap segala kegiatan perbankan di Indonesia.

Bank Sentral merupakan penasihat dalam semua bidang termasuk keuangan, urusan bank dan pengurusan utang pemerintah yang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi secara keseluruhan, maka dibutuhkan pengawasan yang sangat teliti. Berbeda dengan bank pada umumnya, tujuan utama Bank Sentral tidak mencari keuntungan atau menjaga kemampuannya sebagai roda pemutar kredit, tetapi lebih dimaksudkan untuk menjaga kemampuan sistem perbankan secara keseluruhan, dengan tanggung jawab sebagai pemberi pinjaman yang terakhir. Untuk alasan inilah Bank Sentral tidak dibenarkan mengambil bunga atas deposito dan menghindarkan diri untuk berurusan dengan masyarakat luas guna menghilangkan terjadinya persaingan dengan bank umum.

Perbankan Indonesia secara umum menampakkan corak sama dengan yang berlaku di belahan dunia manapun. Namun secara khusus mempunyai karakteristik yang mungkin sedikit berbeda dengan corak perbankan yang ladzim di negara lain. Salah satu kekhasan dalam perbankan Indonesia yaitu dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prisip kehati-hatian.

Berkaitan dengan penggunaan prisip kehati-hatian, dalam memberikan kredit, pasal 25 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang Bank Bagi Hasil, mensyaratkan Bank Syariah wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Lebih lanjut dalam penjelasannya diingatkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank tersebut menggunakan risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.

Keharusan memperhatikan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit ini agar kredit-kredit yang dikeluarkan tidak mudah menjadi kredit macet. Hal ini sangat vital bagi setiap bank, karena kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak bergantung pada kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan kepada para nasabah debiturnya.

Apabila dikomparasikan dengan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, muatan pasal yang berkaitan dengan lembaga jaminan dalam proses pemberian kredit, maka pengaturan lembaga jaminan yang terakhir ini lebih fleksible. Dalam pasal 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan pada pasal 11 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, titik beratnya bukan pada ada atau tidaknya batas pemberian kredit maksimum tersebut, melainkan lebih memfokuskan pada wajibnya dijamin oleh bank penerima dengan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit tau pembiayaan yang diterima. Hal ini menunjukkan penilaian kesanggupan dan kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya yang pada akhirnya mampu menumbuhkan keyakinan bagi pihak bank.

Munculnya Bank dengan prinsip syariah sebagai alternatif sistem perbankan di Indonesia, akan menjangkau lapisan masyarakat luas yang selama ini tidak mau berurusan dengan bank, karena tidak bisa menerima pranata bunga. Fenomena ini sebagai salah satu sistem perbankan alternatif, telah berlaku secara internasional, baik dalam negara yang menggunakan konstitusi syariah Islam maupun di negara-negara yang berpemerintahan non-Islam. Oleh karenanya keberadaan bank dengan prinsip syariah ini tidak tepat kalau dikatakan sebagai issue agama, melainkan issue sistem. Pada perkembangan berikutnya, lembaga perbankan Islam ini merambah keseluruh penjuru dunia. Dengan demikian, perbankan Islam yang menerapkan prinsip syariah ini bisa dikatakan telah diakui sebagai salah satu sistem perbankan dunia.

Dibukanya peluang berdirinya bank tanpa bunga di Indonesia antara lain karena selama Repelita V diperlukan pembiayaan pembangunan yang seluruhnya diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar Rp. 236,1 Trilyun (26,4 % dari Produksi Nasional). Dari jumlah tersebut diharapkan akan dapat disediakan dari tabungan dalam negeri sebesar Rp. 14,3 Trilyun. Tabungan dalam negeri diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan pemerintah sebesar Rp. 88,6 Trilyun dan tabungan masyarakat sebesar Rp. 135,9 Trilyun (15 % dari Produksi Nasional).

Mengingat demikian besarnya peranan yang yang diharapkan dari tabungan masyarakat, maka perlu dicarikan berbagai jalan untuk mengerahkan dana dari masyarakat, khususnya yang belum tertampung dalam lembaga perbankan yang sudah ada. Oleh karena itu, beroperasinya bank tanpa bunga dengan prinsip syariah diharapkan mampu berperan untuk memobilisasi seluruh potensi dana masyarakat termasuk masyarakat muslim di Indonesia yang berjumlah lebih kurang 87 % dari seluruh penduduk Indonesia. Dalam hubungan inilah pemerintah memandang perlu untuk melengkapi sistem perbankan Indonesia dengan sistem yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Halal dan haramnya bunga bank telah banyak dibicarakan oleh kalangan ulama. Namun demikian, sampai saat ini belum ada kesamaan pendapat. Masalah pokok yang menjadi pangkal perbedaan tersebut pada ada-tidaknya unsur riba dalam sistem bunga. Sebagian ulama tidak bisa menerima pranata bunga yang dipakai oleh bank-bank konvensional, karena meyakini bahwa pada pranata bunga mengandung unsur riba. Dalam salah satu bukunya, Taqyuddin An-Nabhani secara gamblang menegaskan bahwa syariah atau Hukum Islam telah melarang riba dengan larangan yang jelas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Dalam hal tersebut Bank Syariah mengikuti pendapat ini, sehingga memilih mengoperasikan bank dengan sistem tanpa bunga.

Suroso Imam Zadjuli mengemukakan beberapa perbedaan yang terlihat antara lain pada: dasar hukum operasionalnya; asal hasil usahanya; landasan teori ekonomi operasionalnya; risiko kerugian; dimensi waktu; beda harga; motivasi operasional; pinjaman bagi keperluan konsumsi; kewajiban terhadap pemerintah dan masyarakat; batasan operasional; serta tugas pokok konsultannya. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut, bagaimanapun juga merupakan garapan baru bagi pemerintah dalam dunia perbankan, sedangkan Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang diberi kewajiban untuk menyelenggarakan pengawasan perbankan perlu mengadakan pendekatan-pendekatan baru.

Dalam menjalankan aktivitas penyaluran dananya kepada masyarakat, secara garis besar bisa dibedakan menjadi tiga macam, sesuai dengan prinsip utama yang diterapkan. Pertama, pembiayaan berdasarkan prisip bagi hasil; kedua, berdasarkan model jual beli dengan pengambilan keuntungan; ketiga, berdasarkan prinsip sewa. Masing-masing prinsip tersebut masih dijabarkan ke dalam beberapa jenis usaha yang sesuai dengan Hukum Islam, dalam hal ini Hukum Muamalat.

Meskipun sebagai produk yang relatif masih baru dalam industri perbankan, namun Bank Syariah memiliki keistimewaan yang dapat diunggulkan, sehingga pemerintah meletakkan harapan besar kepadanya untuk menggali potensi masyarakat guna menunjang pembangunan nasional. Salah satu kelebihan Bank Syariah adalah dalam hal penyaluran dana, yaitu adanya produk dengan nama Al-Qard Al-Hasan. Produk ini merupakan suatu bentuk pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pokok pinjaman. Adapun sumber dana untuk pembiayaan ini berasal dari zakat, infak serta shadaqah.

Dengan demikian, meskipun ada produk yang semata-mata untuk kepentingan sosial, namun keliru jika menganggap Bank Syariah adalah bank sosial, apalagi lembaga sosial. Karena dalam aktivitas usahanya, Bank Syariah merupakan bank komersial yang mendasarkan diri pada profesionalisme perbankan untuk memaksimalkan keuntungan. Namun demikian di sisi lain, pada kenyataannya kehadiran Bank Syariah sebagai lembaga berusia “balita”, masih disertai dengan beberapa kelemahan yang perlu diantisipasi.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Bank Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para Ulama Indonesia.

Adanya dua lembaga pengawas bagi Bank Syariah ini, meskipun secara sepintas bidang tugasnya berlainan, namun tetap saja ada kemungkinan akan terjadinya benturan antara ketentuan pengawasan yang satu dengan yang lainnya.

_______________

Bahan Bacaan

Ensiklopedi Islam, Jakarta, 1994.

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.

Chalid Hasibuan, Proposal Bank Syariah Islam di Indonesia, Maret 1991

Karnaen Perwataatmadja, Hukum Ekonomi Islam : Analisa Tentang Bank Syariah Dan Asuransi Takaful, Makalah Penataran Staf Pengajar Hukum Islam Tk. Nasional, FH. UI, Depok, 10-14 Juli 1995.

Marulak Pardede, Tinjauan Terhadap Metode Bank Indonesia Dalam Menciptakan Perbankan Yang Profesional Dan Sehat, News Letter No. 19 Desember 1994.

Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.1999.

Sutan Remi Sjahdeini, Sudah memadaikah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana, Orasi Ilmiah Dies Natalis XL/Lustrum VIII UNAIR, Surabaya, 1994.

Zainulbahar Noor, Membangun Citra Lewat Pengamalan Syariah, Grasindo, Jakarta, 1993.

Muhammad Said Hisyam, Pemanfaatan Produk Bank Islam/Kredit Untuk mEndukung Lingkaran Bisnis Amanah, Makalah Seminar Nasional Bank Umum Tanpa Bunga, FE UNPAD, Bandung 1991.

Muhammad Syafi’i Antonio, Perkembangan Lembaga Keuangan Islam, dalam buku Arbitrase Islam Di Indonesia, BMI-BAMUI, 1994.

Bambang Tri Cahyono, Analisis Bank Syariah, BP-IPWI, Jakarta, 1996.

ICMI-PKSP, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Bank, Modul Pelatihan Katalis BPRS, Jakarta, 1993.

Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.

Suroso Imam Zadjuli, Peran Perbankan Syariah Dalam Investasi Pembangunan, Makalah Seminar Ekonomi Islam Mendobrak Era Globalisasi, Surabaya, 1995.

Faisal Afif dkk., Strategi dan Operasional Bank, Eresco, Bandung, 1996.

---

[1] Chalid Hasibuan, Proposal Bank Syariah Islam di Indonesia, Maret 1991