Jika melihat dari peran BPKB dalam pendidikan nonformal dan informal (PNFI) sebagaimana uraian sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa jaminan akan kualitas PNFI dapat terwujud. Keberadaan lembaga ini bisa menunjang program pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sikap miring terhadap produk dari PNFI selama ini dapat diminimalisir dengan berbagai program yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta stakelholder terkait dengan keberadaan BPKB di Provinsi.
Untuk itu, BPKB setidaknya mempunyai agenda yang tidak sedikit jika harus pemerintah Provinsi memang benar-benar mendirikannnya. Tidak ada waktu terlambat, karena kesempatan tetap selalu ada untuk mendirikan BPKB Provinsi. Kita dapat membayangkan apabila unit ini tidak ada, maka perannya selama ini hanya berada di dinas pendidikan yang artinya mempunyai keterbatasan dalam menjangkau hal-hal yang lebih teknis dalam pembinaan yang lebih khusus pada PNFI.
Dengan adanya unit BPKB di tingkat Provinsi, maka diharapkan hal-hal yang dapat dilaksanakan secara komprehenship dan lebih terfokus diantaranya :
1. Mempersiapkan tenaga pendidikan nonformal yang professional
2. Mengkaji dan mengembangkan program PNFI yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
3. Mewujudkan program PNFI yang berbasis pada kebutuhan belajar masyarakat Babel yang berorientasi pada kebutuhan belajar
1. Mempersiapkan tenaga pendidikan nonformal yang professional
2. Mengkaji dan mengembangkan program PNFI yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.
3. Mewujudkan program PNFI yang berbasis pada kebutuhan belajar masyarakat Babel yang berorientasi pada kebutuhan belajar
Oleh karena itulah, dengan adanya tugas dan perencanaan dalam pelaksanaan program yang maksimal diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat pada jalur pendidikan nonformal dan informal dalam rangka peningkatan taraf kehidupannya.untuk itu BPKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling tidak menaungi beberapa hal terkait program kerja / produk seperti :
1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Keaksaraan Fungsional
3. Kesetaraan (Paket A, B dan C)
4. Kelembagaan dan Kursus
5. Pengembangan Model Pembelajaran PNF
6. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)
7. Pembinaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
8. Pembinaan PKBM dan Institusi PNF lainnya
SUMBER DAYA MANUSIA PADA BPKB
Keberhasilan dalam menjamin mutu PNFI tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidangnya. Sebagai unit yang baru, maka BPKB membutuhkan orang-orang yang memang memiliki kemampuan dalam bidangnya serta memiliki pengalaman yang cukup untuk mendukung kinerjanya. Karena unit BPKB yang baru didirikan membutuhkan pemikiran-pemikiran yang tajam dan akurasi mind site untuk pengembangannya. Oleh karena itu pemilihan staf yang akan menggerakkan unit ini mesti harus disetting lebih matang, agar nantinya produk BPKB dapat tercapai dengan baik.
1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Keaksaraan Fungsional
3. Kesetaraan (Paket A, B dan C)
4. Kelembagaan dan Kursus
5. Pengembangan Model Pembelajaran PNF
6. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)
7. Pembinaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
8. Pembinaan PKBM dan Institusi PNF lainnya
SUMBER DAYA MANUSIA PADA BPKB
Keberhasilan dalam menjamin mutu PNFI tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidangnya. Sebagai unit yang baru, maka BPKB membutuhkan orang-orang yang memang memiliki kemampuan dalam bidangnya serta memiliki pengalaman yang cukup untuk mendukung kinerjanya. Karena unit BPKB yang baru didirikan membutuhkan pemikiran-pemikiran yang tajam dan akurasi mind site untuk pengembangannya. Oleh karena itu pemilihan staf yang akan menggerakkan unit ini mesti harus disetting lebih matang, agar nantinya produk BPKB dapat tercapai dengan baik.
Disisi lain, berhasilnya program kerja dari BPKB secara maksimal dalam rangka pelayanan masyarakat pendidikan nonformal dan informal juga berada pada peranserta Pamong Belajar sebagai ujung tombak operasional program. karena para pamong memiliki tugas dan fungsi yang tidak sedikit, oleh karena itu, pemilihan pamong untuk BPKB tentunya tidaklah mudah, mereka yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan jangkauan lebih luas serta berpikiran kedepan. Para Pamong Belajar setidaknya memiliki tugas dan fungsi pada :
1. Pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan.
2. Pengembangan dan ujicoba program PNFI
3. Standarisasi Program PNFI
4. Pengembangan jaringan dan pelayanan informasi PNFI
1. Pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan.
2. Pengembangan dan ujicoba program PNFI
3. Standarisasi Program PNFI
4. Pengembangan jaringan dan pelayanan informasi PNFI
Keempat tufoksi tersebut tentunya diperlukan implementasi pemikiran yang mendalam untuk menjawabnya, karena dari keempat hal tersebut, mesti dijabarkan dalam bentuk program-program yang disesuaikan dengan karakteristik daerah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang yang memang memiliki kemampuan dalam mengembangkan unit BPKB ini. Pamong diharapkan memiliki kapasitas sebagai penggerak pendidikan non formal dapat mengembangkan model-model pembelajaran selama ini dengan berbagai inovasi, sehingga terbentuk satu poin plus pengembangan model pembelajaran yang bukan itu itu saja, melainkan model pembelajaran mandiri yang sesuai dengan peta ekonomi wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
JARINGAN KEMITRAAN
Program-program yang dijalankan BPKB Provinsi yang dinilai baik dan memang bermanfaat, tentunya belumlah sempurna apabila program tersebut hanya pada lingkaran kecil saja (intern), diharapkan BPKB memiliki jaringan yang lebih luas (ekstern). Semuanya itu diwujudkan dalam bentuk kemitraan. Mitra ini diantaranya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, pengusaha, serta LSM dan lembaga swasta lainnya. Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa BPKB memiliki garapan domain pendidikan nonformal dan informal yang secara otomatis terletak pada basis masyarakat yang dikenal dengan ”Pendidikan Berbasiskan Masyarakat” (Community Based Education), maka mitra sangat dibutuhkan. Pada Pendidikan Berbasis Masyarakat, banyak hal-hal yang informal sudah memiliki kemampuan dalam menjalankan perubahan paradigma masyarakat, namun belum terekpose dengan baik, maka melalui kemitraan yang dilakukan BPKB, akan terjadi sharing win-win solution.
JARINGAN KEMITRAAN
Program-program yang dijalankan BPKB Provinsi yang dinilai baik dan memang bermanfaat, tentunya belumlah sempurna apabila program tersebut hanya pada lingkaran kecil saja (intern), diharapkan BPKB memiliki jaringan yang lebih luas (ekstern). Semuanya itu diwujudkan dalam bentuk kemitraan. Mitra ini diantaranya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, pengusaha, serta LSM dan lembaga swasta lainnya. Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa BPKB memiliki garapan domain pendidikan nonformal dan informal yang secara otomatis terletak pada basis masyarakat yang dikenal dengan ”Pendidikan Berbasiskan Masyarakat” (Community Based Education), maka mitra sangat dibutuhkan. Pada Pendidikan Berbasis Masyarakat, banyak hal-hal yang informal sudah memiliki kemampuan dalam menjalankan perubahan paradigma masyarakat, namun belum terekpose dengan baik, maka melalui kemitraan yang dilakukan BPKB, akan terjadi sharing win-win solution.
Demikian juga halnya dengan kemitraan yang lain, apabila BPKB dapat mengembangka lifeskill yang dapat diterima oleh para pengusaha dan bermitra dengan pengusaha, maka angka pengangguran didaerah ini dapat diminimalisir. Karena produk dari BPKB yang dilatih dengan program lifeskill telah diakui memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industry (DU/DI).
Oleh karenanya, keberhasilan BPKB dalam melaksanakan setiap programnya tidak terlepas dari jaringan kemitraan yang harus digali sejak awal pendirian. Karena dengan memulainya dari awal akan lebih memudahkan dalam merancang serta mengimplementasikan program-program dari BPKB.
HARAPAN KEDEPAN
Berdirinya unit-unit baru dalam menjamin mutu pendidikan di daerah bukanlah hanya sekedar untuk saling klaim bahwa lembaga lainnya tidak memperhatikan jaminan mutu. Namun lebih pada dengan kehadiran berbagai lembaga yang menjamin akan mutu pendidikan didaerah, tentunya akan semakin baik mutu pendidikan tersebut. Salahsatu lembaga untuk menjamin mutu pendidikan ini adalah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi yang mengelola pendidikan nonformal dan informal lebih khusus. Mungkin ada beberapa lembaga yang telah memiliki jaminan mutu, akan tetapi selama ini mungkin belum begitu khusus sehingga terjadi kurangnya kesimbangan dalam memperhatikan mutu pendidikan nonformal ini.
Oleh karenanya, keberhasilan BPKB dalam melaksanakan setiap programnya tidak terlepas dari jaringan kemitraan yang harus digali sejak awal pendirian. Karena dengan memulainya dari awal akan lebih memudahkan dalam merancang serta mengimplementasikan program-program dari BPKB.
HARAPAN KEDEPAN
Berdirinya unit-unit baru dalam menjamin mutu pendidikan di daerah bukanlah hanya sekedar untuk saling klaim bahwa lembaga lainnya tidak memperhatikan jaminan mutu. Namun lebih pada dengan kehadiran berbagai lembaga yang menjamin akan mutu pendidikan didaerah, tentunya akan semakin baik mutu pendidikan tersebut. Salahsatu lembaga untuk menjamin mutu pendidikan ini adalah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Provinsi yang mengelola pendidikan nonformal dan informal lebih khusus. Mungkin ada beberapa lembaga yang telah memiliki jaminan mutu, akan tetapi selama ini mungkin belum begitu khusus sehingga terjadi kurangnya kesimbangan dalam memperhatikan mutu pendidikan nonformal ini.
Oleh karena itu, kedepannya, diharapkan BPKB dapat lebih khusus untuk mengembangkan dan mengelola pendidikan nonformal sehingga jaminan mutu pendidikan nonformal dapat tercapai dengan baik, serta tercapai keseimbangan antara pendidikan formal dan nonformal. Semoga mencerahkan.
0 komentar:
Posting Komentar